JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Presiden Ma'ruf Amin merespons putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal penundaan pemilu 2024. <br /> <br />Baca Juga Putusan Majelis Hakim PN Jakpus Tunda Pemilu 2024 Tuai Kritik di https://www.kompas.tv/article/384050/putusan-majelis-hakim-pn-jakpus-tunda-pemilu-2024-tuai-kritik <br /> <br />Ma'ruf menilai putusan ini belum mencapai legitimasi. <br /> <br />Maruf Amin mempertanyakan kewenangan pengadilan negeri untuk menunda pemilu. <br /> <br />Masyarakat pun diminta untuk menunggu karena KPU sudah mengajukan banding atas putusan ini. <br /> <br />Sebelumnya, di awal Maret 2023 majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur alias Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum. <br /> <br />Isinya menghukum tergugat, yakni KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. <br /> <br />Dengan putusan hakim tersebut pemilu 2024 terancam diundur. Padahal kurang dari setahun pemilu 2024 digelar. <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/384096/ma-ruf-amin-respons-putusan-pn-jakpus-soal-penundaan-pemilu-2024
