Surprise Me!

Diminta KPK untuk Bantu Lacak Harta Tak Wajar Pejabat, Apa yang Bisa Dilakukan Netizen?

2023-03-08 25 Dailymotion

JAKARTA, KOMPAS.TV - Perlahan tapi pasti, gerak cepat warganet membeberkan aset demi aset tak wajar pejabat eselon 3 ditjen pajak Rafael Alun, terbukti. <br /> <br />Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK kini sudah memblokir rekening milik mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo. <br /> <br />PPATK mendeteksi adanya mutasi rekening hingga ratusan miliar rupiah dan ini artinya diduga adanya pidana pencucian uang. <br /> <br />Melalui pesan singkat kepada KompasTV, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, Ivan Yustiavandana menyebut lembaganya telah memblokir puluhan rekening milik Rafael Alun, keluarganya dan pihak-pihak yang terkait dengannya. <br /> <br />Momentum kasus eks pejabat pajak Rafael Alun, membuat masyarakat terutama warganet seakan memburu pejabat yang pamer harta namun diduga tak sesuai profil. <br /> <br />Baca Juga Viral Netizen Ngeluh Kena Bea Masuk 50% di Bandara Soetta, Ini Penjelasan Bea Cukai di https://www.kompas.tv/article/374748/viral-netizen-ngeluh-kena-bea-masuk-50-di-bandara-soetta-ini-penjelasan-bea-cukai <br /> <br />Dan dapatlah Eko Darmanto, Kepala Bea Cukai Yogyakarta yang kini sudah dicopot dan baru saja diperiksa KPK karena unggahannya di media sosial yang dinilai pamer harta atau flexing. <br /> <br />Usai diperiksa KPK, Eko Darmanto membantah semua opini yang terbangun di masyarakat tentang dirinya yang pamer harta di medsos. <br /> <br />Terkait informasi dari media sosial, KPK memang menunggu informasi dari warganet mengenai apakah seorang pejabat menyembunyikan hartanya. <br /> <br />Wakil Ketua KPK Alexander Marwat mengatakan, informasi dari masyarakat di media sosial akan ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi. <br /> <br />Patut ditunggu apakah masyarakat lewat media sosial menemukan lagi sosok-sosok seperti Rafael Alun dan Eko Darmanto berikutnya? <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/385649/diminta-kpk-untuk-bantu-lacak-harta-tak-wajar-pejabat-apa-yang-bisa-dilakukan-netizen

Buy Now on CodeCanyon