<br /> Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin meminta agar transaksi mencurigakan sebesar Rp300 triliun di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk diusut tuntas.<br /><br /> <br /><br /> Wapres pun meminta agar jika sudah ada indikasi terjadinya penyelewengan keuangan maka akan menjadi wewenang penegak hukum.<br /><br /> <br /><br /> Wapres juga mendorong agar dilakukan penelusuran terkait transaksi keuangan mencurigakan ini. Semua pegawai pemerintah diminta untuk melaporkan LHKPN untuk mempertanggungjawabkan harta kekayaan pejabat yang diperoleh selama ini.<br /><br /> <br /><br /> Reporter : Binti Mufarida<br /><br /> Produser : Nofellisa<br />