JAKARTA, KOMPAS TV - Lewat Sidang Paripurna, DPR hari ini mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. <br /> <br />Dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah ingin menggenjot investasi demi pertumbuhan ekonomi. <br /> <br />Pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang setelah Perppu dikeluarkan Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2022. <br /> <br />Perppu dikeluarkan Presiden setelah Mahkamah Konstitusi menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional bersyarat. Pemerintah dan DPR perlu mengulang lagi proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja. <br /> <br />Baca Juga Tok! DPR Resmi Sahkan Perppu Ciptaker Jadi Undang-Undang di https://www.kompas.tv/article/390025/tok-dpr-resmi-sahkan-perppu-ciptaker-jadi-undang-undang <br /> <br />Sementara di DPR pengesahan dilakukan, partai buruh dan serikat buruh melakukan demonstrasi menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja di depan kementerian tenaga kerja. <br /> <br />Selain Undang-Undang Cipta Kerja yang diprotes partai buruh adalah peraturan menteri tenaga kerja yang membolehkan pemotongan upah pekerja hingga 25%. <br /> <br />Selain anggota partai, demonstrasi diikuti massa serikat buruh. <br /> <br />Akhirnya Perppu Cipta Kerja disahkan jadi Undang-Undang setelah dikeluarkan pemerintah pada 30 Desember 2022. <br /> <br />Meski mendapat banyak penolakan masyarakat, pemerintah tetap mendapatkan aturan ketenagakerjaan untuk menarik investasi demi pertumbuhan ekonomi. <br /> <br />Demonstrasi demi demontrasi menentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Cipta Kerja terjadi bergelombang. <br /> <br />Yang diprotes adalah karena Undang-Undang ini lebih merugikan posisi pekerja. <br /> <br />Bahkan survei litbang Kompas pun merekam aspirasi masyarakat soal aturan kerja ini sebagai tak mewakili masyarakat. <br /> <br />Meski tak dikehendaki masyarakat, pemerintahan Presiden Joko Widodo bergeming. <br />Proses pengesahan Perppu menjadi Undang-Undang pada akhirnya diluluskan DPR. <br /> <br />Perppu yang dikeluarkan Jokowi pada akhir 2022, disahkan DPR di rapat Paripurna Selasa 21 Maret 2023. <br /> <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/390058/dpr-sahkan-perppu-cipta-kerja-menjadi-uu-di-sidang-paripurna
