JAKARTA, KOMPAS.TV - Polemik soal dana janggal Rp349 triliun seakan membuka kotak pandora, bahwa ada yang tak beres di Negeri ini. <br /> <br />Rapat terpisah di DPR dengan Komisi III dan Komisi XI DPR justru mengungkap perbedaan data yang dibawa para Menteri Presiden Jokowi. <br /> <br />Jakarta, Senin (27/3/2023), dalam rapat dengan Komisi XI DPR antara Menteri Keuangan (MENKEU), Sri Mulyani, menegaskan dari Rp349 triliun dana janggal. <br /> <br />Hanya Rp3,3 triliun yang benar-benar berhubungan Kementerian Keuangan, sementara transaksi lainnya tidak ada hubungannya dengan pegawai Kementerian Keuangan <br /> <br />Sri Mulyani menjelaskan transaksi Rp3,3 triliun itu merupakan transaksi debit/kredit dari seluruh pegawai, termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli aset, jual beli rumah dalam waktu 15 tahun di Periode 2009-2023. <br /> <br />Sementara dalam rapat terpisah dengan Komisi III DPR dengan Menko Polhukam Mahfud MD, Jakarta, Rabu (29/3/2023) Mahfud memberikan keterangan berbeda. <br /> <br />Dalam penjelasannya Mahfud sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional TPPU mengatakan, transaksi janggal Rp349 triliun terbagi dalam 3 kategori. <br /> <br />Pertama, transaksi mencurigakan pegawai kemenkeu jumlahnya Rp35,5 triliun, ini jauh berbeda dengan penjelasan menteri keuangan. <br /> <br />Kedua, transaksi mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu dengan pihak lain mencapai Rp53,8 triliun. <br /> <br />Ketiga, transaksi mencurigakan Rp260,5 triluun diduga terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana Asal dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai Kemenkeu. <br /> <br />2 data yang disampaikan Menkeu dan Menko Polhukam di forum DPR memang berbeda. <br /> <br />Perbedaan data ini haruslah dituntaskan dan ditelusuri, dana besar yang ditransaksikan memang menimbulkan tanya. <br /> <br />Dana siapa itu? <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/393668/polemik-transaksi-rp349-triliun-transaksi-siapa-opini-budiman
