JAKARTA, KOMPAS.TV - Realisasi penggabungan pengadilan pajak di bawah Pengadilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, masih belum terlaksana. <br /> <br />Hal ini disebabkan isi undang-undang no 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak tidak menyebutkan pasal tersendiri mengenai penggabungan pengadilan pajak ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI. <br /> <br />Menurut Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Doktor Yulius SH, MH, tahun 2000 lalu usulan satu atap pengadilan pajak sudah pernah dibahas bersama DPR. <br /> <br />Dimana disetujui pembinaan teknis organisasi, administrasi organisasi, dan keuangan berada di bawah Pengadilan Tata Usaha Negara MA. <br /> <br />Namun hingga saat ini pengadilan pajak masih belum bergabung dengan Mahkamah Agung. <br /> <br />Baca Juga ASDP Bakauheni Ingatkan Pemudik Wajib Miliki Tiket Sebelum Datang ke Pelabuhan di https://www.kompas.tv/article/400654/asdp-bakauheni-ingatkan-pemudik-wajib-miliki-tiket-sebelum-datang-ke-pelabuhan <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/400656/mahkamah-agung-dorong-realisasi-pengadilan-pajak-satu-atap
