JAKARTA, KOMPAS.TV - Rancangan Undang-Undang Kesehatan menuai penolakan dari tenaga kesehatan. <br /> <br />Pada Senin (8/05), lima organisasi profesi kesehatan berunjuk rasa di Jakarta, menuntut agar pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law disetop. <br /> <br />Pasalnya, RUU Kesehatan dinilai akan menimbulkan kriminalisasi terhadap tenaga kesehatan. <br /> <br />Ikatan Dokter Indonesia, IDI mencatat sekitar 11 ribu tenaga kesehatan yang berunjuk rasa di sejumlah daerah. <br /> <br />Menanggapi RUU Kesehatan, IDI masih berkeberatan dengan pembahasannya karena dikhawatirkan bakal menghapus undang-undang profesi medis yang sudah ada. <br /> <br />Sementara, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, RUU Kesehatan merupakan bagian dari reformasi kesehatan nasional seperti yang sudah berlaku di negara lain. <br /> <br />Salah satunya terkait pembiayaan di sektor kesehatan. <br /> <br />Ada sejumlah poin RUU Kesehatan yang dipersoalkan oleh para tenaga kesehatan. <br /> <br />Seperti, fungsi organisasi profesi yang diambil alih oleh Kementerian Kesehatan. <br /> <br />Padahal, kendali etik profesi ada pada organisasi profesi. <br /> <br />Selain itu, tenaga kesehatan bisa kena sanksi pidana 3 sampai 5 tahun, bila ada kelalaian. <br /> <br />Dan tenaga kesehatan bisa dituntut ganti rugi oleh pasien. <br /> <br />Meski demikian, isi dari RUU Kesehatan ini dapat saja berdampak melindungi masyarakat. <br /> <br />Mengingat, sebelumnya banyak informasi beredar soal kelalaian tindakan medis. juga dugaan malpraktik yang masih diselidiki polisi. <br /> <br />Sebagai informasi, pemerintah telah memasukkan RUU Kesehatan sebagai prolegnas di tahun 2023. <br /> <br />Ini artinya, RUU Kesehatan ditargetkan akan disahkan di DPR pada tahun ini. <br /> <br />Draft RUU Kesehatan ini, telah disahkan sebagai inisiatif DPR pada Februari 2023 lalu. <br /> <br /> <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/405670/polemik-ruu-kesehatan-dinilai-bakal-ada-kriminalisasi-nakes-dari-segi-apa
