Yunus Husein, Perumus Naskah Akademik RUU Perampasan Aset tahun 2003 sekaligus Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) periode 2002-2011 menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset ini telah dibuat sejak tahun 2008 setelah Indonesia menandatangani konvensi PBB untuk melawan korupsi, dimana setiap negara diharuskan untuk membuat UU Perampasan Aset. <br /> <br />Lantas bagaimana mekanisme pelaksanaan dan kemungkinan polemik yang muncul atas isi UU Perampasan Aset? Bagaimana pula soal besarnya kewenangan Kejaksaan dalam merampas aset? <br /> <br />Ni Luh menjumpai seorang anggota Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi PDI-Perjuangan, Masinton Pasaribu dan kembali berbincang-bincang dengannya. <br /> <br />Apa yang menyebabkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menggantung begitu lama. Apakah DPR "takut"? <br /> <br />Alvin Nicola adalah seorang peneliti Transparency International yang terakhir mendapat pertanyaan Ni Luh soal kemungkinan terjadinya abuse of power dan "main mata" pada waktu pelaksanaannya. <br /> <br />Saksikan terus NI LUH, on air tayang, setiap Senin, pukul 20.30 WIB, hanya di Kompas TV, Independen Terpercaya. <br /> <br /> <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/407407/dpr-takut-bahas-ruu-perampasan-aset-ni-luh
