KOMPAS.TV - Istana memastikan tak akan ikut campur soal tahapan pemilu. <br /> <br />Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro meyakini MK punya prosedur tersendiri untuk menyikapi beredarnya informasi putusan gugatan sistem pemilu proporsional terbuka. <br /> <br />Sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka pernah diterapkan di Indonesia. <br /> <br />Dalam sistem pemilu proporsional tertutup, pemilih mencoblos partai politik tertentu tanpa tahu kandidat yang akan duduk di DPR. <br /> <br />Parpol akan menentukan nama-nama yang akan menjadi anggota legislatif berdasarkan jumlah perolehan kursi. <br /> <br />Sedangkan di sistem memilih langsung calon anggota legislatif. <br /> <br />Dalam sistem ini, caleg yang memperoleh suara terbanyak akan jadi anggota legislatif. <br /> <br />Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengaku, mendapat informasi Mahkamah Konstitusi akan mengembalikan sistem pemilu menjadi sistem proporsional tertutup seperti pada masa orde baru. <br /> <br />Bila itu benar terjadi, Denny menyebut akan mengganggu tahapan pemilu yang tengah berjalan. <br /> <br />Mk juga dinilai tidak perlu mencampuri permasalahan sistem penyelenggaraan pemilu yang merupakan kewenangan presiden, DPR, dan DPD. <br /> <br />Uji materi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu terkait sistem proporsional terbuka diajukan ke Mahmakah Konstitusi. <br /> <br />Jika dikabulkan MK, sistem pemilu pada 2024 nanti akan berubah menjadi sistem proporisonal tertutup. <br /> <br />Baca Juga Mahfud MD Angkat Bicara soal Bocoran MK Putuskan Sistem Pemilu Tertutup di https://www.kompas.tv/video/411376/mahfud-md-angkat-bicara-soal-bocoran-mk-putuskan-sistem-pemilu-tertutup <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/411378/isu-bocoran-sistem-tahapan-pemilu-2024-ksp-pemerintah-tidak-campur-tangan
