JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah membentuk tim percepatan reformasi hukum untuk menetapkan strategi dan agenda prioritas, mengordinasikan antar kementerian dan lembaga, serta mengevaluasi agenda prioritas. <br /> <br />Program ini mencakup reformasi lembaga peradilan dan penegakan hukum, reformasi hukum sektor agraria dan sumber daya alam, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta reformasi sektor peraturan perundang-undangan. <br /> <br />Menko Polhukam menjelaskan bahwa tim besutannya akan menjadi perumus permasalahan hukum untuk menghasilkan saran berdasarkan kasus-kasus hukum yang bermasalah. <br /> <br />Sejumlah permasalahan hukum yang belum selesai di Indonesia, seperti kasus pelanggaran ham berat, mafia tanah, kejahatan luar biasa korupsi dan polemik peraturan perundang-undangan hingga saat ini. <br /> <br />Namun hal tersebut membuat pembentukan tim percepatan reformasi hukum, menuai pro dan kontra publik. <br /> <br />Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indryana melihat penegakaan hukum Indonesia jauh dari kata baik. <br /> <br />Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai langkah yang diambil Mahfud belum tepat sasaran. <br /> <br />Di lain pihak, pengamat hukum dan politik berharap pembentuk tim percepatan reformasi hukum ini jangan sampai mengandung unsur politis, agar pemerintah semakin gamblang menegaskan kekuasaannya melalui ranah hukum. <br /> <br />Namun, Wakil Ketua Tim Percepatan Reformasi Hukum, Laode M Syarif tidak dapat memastikan efektifitas timnnya. <br /> <br />Upaya pemerintah melalui Kemenkopolhukam untuk menuntaskan carut marut hukum di Indonesia, patut diapresiasi. <br /> <br />Meski ada sejumlah pandangan, langkah yang diambil pemerintah ini untuk menghapus noktah merah hukum bisa saja menjadi hal yang sia-sia. <br /> <br />Baca Juga Digadang-gadang Cawapres, Begini Respon Menkopolhukam Mahfud MD di https://www.kompas.tv/video/412286/digadang-gadang-cawapres-begini-respon-menkopolhukam-mahfud-md <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/413168/menanti-taring-tim-percepatan-reformasi-hukum-bisakah-mencabik-cabik-tabir-kelam-hukum-indonesia
