JAKARTA, KOMPAS.TV - Merespons Putusan Mahkamah Konstitusi soal masa jabatan Pimpinan KPK, Pemerintah menilai putusan Mahkamah Konstitusi inkonsisten. <br /> <br />Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan dalam beberapa poin pemerintah kurang sepakat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, namun pemerintah mengaku akan tunduk dan patuh terhadap Putusan MK karena final dan mengikat. <br /> <br />Salah satu yang dipersoalkan pemerintah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yakni pengangkatan Pimpinan KPK yang berdasarkan undang-undang yang lama. <br /> <br />Di Undang-Undang yang lama, masa jabatan Pimpinan KPK 4 tahun namun setelah adanya Putusan MK, masa jabatan Pimpinan KPK jadi 5 tahun artinya Pimpinan KPK yang sekarang menjabat tidak memenuhi syarat menurut Undang Undang yang baru, maka diberlakukan Undang-Undang yang lama. <br /> <br />Hal ini lah yang disinggung Mahfud MD soal Putusan MK inkonsisten. <br /> <br />4 anggota Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyampaikan disenting opinion terkait perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK. <br /> <br />Mereka menolak memperpanjang masa jabatan Pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. <br /> <br />Mereka berpendapat menjadi Pimpinan KPK memegang jabatan selama 5 tahun tidak beralasan menurut hukum. <br /> <br />Sebelumnya, pemerintah juga bersiap membentuk Panitia Seleksi Komisioner KPK pada bulan Juni mendatang karena masa jabatan Pimpinan KPK akan berakhir pada Desember 2023. <br /> <br />Namun dengan adanya Putusan MK, maka pemerintah urung membentuk Tim Pansel KPK. <br /> <br />Saat ini Putusan Mahkamah Konstitusi sudah diserahkan ke Presiden, tinggal menunggu terbitnya Kepres. <br /> <br />Baca Juga Central Dinas Pariwisata Gelar Central Celebest Travel Fair di https://www.kompas.tv/regional/415299/central-dinas-pariwisata-gelar-central-celebest-travel-fair <br /> <br /> <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/415301/mahfud-md-putusan-mk-soal-masa-jabatan-pimpinan-kpk-inkonsisten-alasannya
