JAKARTA, KOMPAS.TV - DPR meminta Maskapai Garuda Indonesia menyiapkan 80 kursi penerbangan kelas bisnis untuk 80 anggota DPR berangkat haji ke tanah suci. <br /> <br />Pengakuan itu disampaikan Direktur PT Garuda Indonesia Irvan Setiaputra dalam rapat dengan Komisi VI DPR beberapa waktu lalu. <br /> <br />Menurut Irvan permintaan datang dari Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar. <br /> <br />Permintaan tiket penerbangan kelas bisnis untuk anggota DPR menimbulkan polemik. <br /> <br />Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan potensi konflik kepentingan dari permintaan tersebut. <br /> <br />KPK khawatir pemberian fasilitas terhadap anggota DPR dapat memengaruhi kerja DPR yang dapat merugikan masyarakat. <br /> <br />Sejumlah Politisi DPR membela permintaan ini. <br /> <br />Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Nusron Wahid mengatakan tidak ada regulasi yang dilanggar dalam meminta 80 kursi penerbangan kelas bisnis untuk berangkat haji anggota DPR. <br /> <br />Nusron menegaskan selama anggota tersebut membayar untuk berangkat haji, maka hal itu sah saja dilakukan. <br /> <br />Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima meminta Maskapai Garuda Indonesia berlaku profesional untuk kursi keberangkatan ibadah haji. <br /> <br />Aria mengklaim anggota DPR dan peserta lainnya memiliki porsi yang sama. <br /> <br />Baca Juga Upaya Percepat Peralihan ke Kendaraan Listrik, Luhut Akan Persulit Mobil BBM! di https://www.kompas.tv/video/417128/upaya-percepat-peralihan-ke-kendaraan-listrik-luhut-akan-persulit-mobil-bbm <br /> <br /> <br /> <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/417132/direktur-pt-garuda-indonesia-ungkap-dpr-minta-jatah-80-kursi-kelas-bisnis-untuk-pergi-haji
