JAKARTA, KOMPAS.TV - Selama hampir 20 hari terakhir, ruang publik dipenuhi dengan pro dan kontra terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan mengembalikan sistem pemilu menjadi tertutup. <br /> <br />Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan memperingatkan bahwa akan terjadi kekacauan politik jika MK memutuskan untuk mengembalikan sistem pemilu ke sistem tertutup. <br /> <br />Kegaduhan ini dimulai pada 28 Mei 2023, ketika Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, mengklaim mendapatkan informasi dari sumber yang kredibel bahwa 6 hakim MK akan memutuskan untuk mengembalikan sistem pemilu ke sistem tertutup. <br /> <br />Kegaduhan ini menyebar ke seluruh republik. <br /> <br />Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk menyelidiki dugaan "kebocoran" putusan MK tersebut. <br /> <br />Namun, pada Kamis, 15 Juni 2023, terbukti bahwa informan yang disebut oleh Denny sebagai kredibel ternyata tidak dapat dipercaya. <br /> <br />Informasinya salah dan tidak benar. Tujuh hakim konstitusi memutuskan bahwa pemilu akan tetap terbuka, sementara satu hakim konstitusi, Arif Hidayat, menyatakan pendapat yang berbeda. <br /> <br />Baca Juga Pemilu 2024 Tetap Terbuka, Berikut Putusan MK Tolak Sistem Proporsional Tertutup di https://www.kompas.tv/video/416621/pemilu-2024-tetap-terbuka-berikut-putusan-mk-tolak-sistem-proporsional-tertutup <br /> <br /> <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/417058/publik-kena-prank-denny-indrayana-sistem-pemilu-2024-tetap-terbuka-opini-budiman
