JAKARTA, KOMPAS.TV - Mahkamah Agung melaksanakan persiapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan atau PIPK tahun 2023. <br /> <br />Kegiatan PIPK ini merupakan persiapan membuat pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan di lingkup MA. <br /> <br />Kegiatan PIPK dibuka Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung, Rosfiana, yang berlangsung 21 hingga 23 Juni 2023 di Jakarta. <br /> <br />Dalam PIPK tahun 2023, Mahkamah Agung melibatkan pejabat dan pegawai yang terbentuk dalam tim berjumlah 25 orang. <br /> <br />Tim berasal dari berbagai pihak, yakni biro Keuangan, Biro Umum, Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama,Badan Pengawasan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. <br /> <br />Baca Juga Bimtek Administrasi Kepaniteraan dan Persidangan Berbasis Elektronik - MA NEWS di https://www.kompas.tv/video/418460/bimtek-administrasi-kepaniteraan-dan-persidangan-berbasis-elektronik-ma-news <br /> <br />MA mengundang narasumber dari Kementerian Keuangan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kompetensi tim PIPK. <br /> <br />Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang kelima, dalam mengimplementasikan peraturan menteri keuangan nomor 17, tahun 2019 tentang pedoman penerapan penilaian dan reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah pusat. <br /> <br />Kepala Biro Perlengkapan MA, Rosfiana, mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan dan mempertahankan penilaian laporan keuangan Mahkamah Agung, yang selama ini mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari badan pemeriksa keuangan. <br /> <br />Dalam PIPK tahun 2023 ini, tim yang dibentuk dapat menghasilkan inovasi dan peningkatan kompetensi, dalam panduan menyusun laporan keuangan. <br /> <br />Penerapan PIPK dapat memberi kepastian kepada pembaca dan pengguna laporan keuangan, bahwa laporan itu telah memberikan informasi yang lengkap tentang transaksi keuangan. <br /> <br />Dengan penerapan PIPK dalam menyusun laporan keuangan, Mahkamah Agung berhasil menerima opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan selama 10 tahun berturut-turut dari BPK. <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/418787/mahkamah-agung-libatkan-pejabat-dan-pegawai-dalam-pipk-2023-ma-news
