KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meminta maaf kepada rakyat Indonesia dan berjanji akan mengusut tuntas kasus pungli miliaran rupiah, serta membebastugaskan pihak yang diduga terlibat. <br /> <br />Namun, sanksi yang dinilai kurang tegas itu, menuai tanda tanya publik, akan kualitas integritas para pegawai di lembaga anti rasuah ini. <br /> <br />Permintaan maaf, mengiringi sikap terbaru KPK, dalam menangani kasus dugaan pungutan liar di rutan lembaga anti rasuah ini. <br /> <br />Pimpinan KPK, Nurul Gufron mengakui, insan KPK bisa berbuat salah. <br />Namun KPK memastikan akan bertindak tegas, dan menegaskan komitmennya untuk membangun integritas lembaga. <br /> <br />Hingga saat ini, KPK juga belum merinci ada berapa orang yang diduga terlibat pungli. <br /> <br />Kasus ini, ternyata bukan yang pertama kali terjadi di Rutan KPK. <br />Pada Juli 2019, ada pengawal tahanan KPK menerima uang Rp300 ribu, dari Ajudan Idrus Marham. Pelaku, langsung diberhentikan tidak hormat, berbeda dengan penanganan kasus yang terjadi saat ini. <br /> <br />Mantan Pimpinan KPK, Mochammad Jasin juga menilai ada penurunan integritas di era kepemimpinan KPK saat ini terutama setelah revisi Undang-Undang KPK. <br /> <br />Wacana revisi Undang-Undang KPK, yang dinilai memicu pengeroposan integritas KPK ini juga kembali berhembus. <br /> <br />Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK, mengungkap fakta mengejutkan tentang kasus pungutan liar, di dalam rutan KPK, hingga mencapai Rp4 miliar, hanya dalam kurun waktu 4 bulan. <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/418900/pungli-di-rutan-kpk-terungkap-pukat-ugm-integritas-mengeropos-kpk-harus-di-reset
