JAKARTA, KOMPAS.TV Pemerintah melalui Polri telah membentuk Satgas Tindakan Perdagangan Orang atau Satuan Tugas TPPO. <br /> <br />Dan dalam aksinya satgas TPPO ini juga bersinggungan dengan pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal. <br /> <br />Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, negara sudah punya gugus tugas soal pekerja migran berdasarkan Kepres No.2 tahun 2021, yaitu Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan TPPO. <br /> <br />Itulah yang kemudian BP2MI beri masukan pada Menko Polhukam agar dilakukan restrukturisasi karena gugus tugas tersebut tidak efektif bahkan mandul. <br /> <br />Benny menyebut, masukan tersebut direspons oleh presiden tanggal 30 Mei 2023. Sehingga diputuskan memindahkan Menteri PPA dalam jabatan sebagai ketua gugus tugas kepada Kapolri. <br /> <br />Benny menyatakan kenapa disebut mandul dan tidak efektif karena, Menteri PPA lembaga yang tidak memiliki struktur hingga ke bawah, kedua tidak memiliki kewenangan hukum. <br /> <br />Hingga itulah presiden mengambil keputusan yang tepat dengan memberikan kepercayaan pada Kapolri sebagai ketua harian gugus tugas. <br /> <br />Baca Juga Polisi Kembali Tangkap 7 Mucikari Atas Kasus TPPO Melalui Aplikasi Michat di https://www.kompas.tv/regional/420066/polisi-kembali-tangkap-7-mucikari-atas-kasus-tppo-melalui-aplikasi-michat <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/420092/bp2mi-gugus-tugas-pencegahan-dan-penanganan-tppo-mandul-dan-tidak-efektif
