JAKARTA, KOMPAS.TV - DPR RI secara resmi mengesahkan Omnimbus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan menjadu Undang-Undang (UU). <br /> <br />RUU Kesehatan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 Masa Sidang V Tahun 2022-2023 di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/7/2023). <br /> <br />Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. <br /> <br />Puan didampingi oleh Wakil Ketua DPR yakni Lodewijk F Paulus dan Rachmat Gobel. Sementara itu, Wakil Ketua DPR lainnya, Sufmi Dasco Ahmad dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tidak hadir. <br /> <br />Dikutip dari Kompas.com, dalam perjalanan penyusunannya, RUU Kesehatan menuai pro dan kontra, termasuk dari para organisasi profesi (OP). <br /> <br />Mereka melawan dengan banyak cara, mulai dari aksi di depan gedung DPR RI hingga berencana mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). <br /> <br />Hal ini terjadi lantaran adanya perbedaan pendapat antara pemerintah dan sejumlah organisasi profesi. <br /> <br />Pemerintah menilai beberapa pekerjaan rumah bisa diselesaikan melalui RUU Kesehatan, termasuk penciptaan dokter spesialis. <br /> <br />Baca Juga Merasa Disudutkan, Panji Gumilang Gugat MUI Rp 1 Triliun! di https://www.kompas.tv/video/424554/merasa-disudutkan-panji-gumilang-gugat-mui-rp-1-triliun <br /> <br /> <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/424561/ketok-palu-ruu-kesehatan-disahkan-dpr-ri-jadi-undang-undang
