JAYAPURA, KOMPAS.TV - Penandatangan MOU berlangsung di Jayapura, Senin (24/07/2023) kerja sama Pemprov Papua Pegunungan bersama kejaksaan tinggi Papua bertujuan untuk pendampingan masalah hukum yang mungkin akan terjadi dalam pelaksanaan proses pemerintahan mengingat Provinsi Papua Pegunungan adalah provinsi baru. <br /> <br />Dalam kesempatan itu Penjabat Gubernur, Nikolaus Kondomo menjelaskan, pendampingan hukum yang akan dilakukan adalah terkait pelaksanaan APBD 2022-2023, antisipasi adanya penyimpangan anggaran pada sejumlah organisasi perangkat daerah. <br /> <br />Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Witono menyebutkan, MOU menjadi dasar dalam melakukan kerja sama nantinya pelaksanaan kerja sama ini dikeluarkan surat kuasa khusus dari Penjabat Gubernur Papua Pegunungan. <br /> <br />Kejaksaan adalah pengacara negara yang bisa mendampingi Provinsi Kabupaten Kota dan kementerian lembaga yang membutuhkan pendampingan bidang perdata atau tata usaha Negara. <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/428808/pemprov-papua-pegunungan-gandeng-kejaksaan-kawal-pengelolaan-apbd
