JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden RI, Joko Widodo mengungkapkan alasan pemerintah tetap menjalankan kebijakan hilirisasi, meski digugat dan diperingati oleh World Trade Organization (WTO) dan International Monetary Fund (IMF). <br /> <br />"Hilirisasi harus kita teruskan meskipun digugat WTO, meskipun diberi peringatan IMF, apapun barang ini harus kita teruskan," ungkap Presiden RI, Jokowi pada Senin, (31/7/2023). <br /> <br />Jokowi mencontohkan salah satu hal yang menguntungkan terkait kebijakan hilirisasi ini. <br /> <br />"Maluku utara, sebelum hilirisasi ini hanya 500 orang, setelah hilirisasi jadi 45.600 pekerja yang kerja di hilirisasi nikel di sana," lanjutnya. <br /> <br />Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat hadiri acara pengukuhan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). <br /> <br />Baca Juga Ketika Jokowi Kaget Soal Setoran Pajak Nikel: Besar Sekali Angkanya di https://www.kompas.tv/video/430686/ketika-jokowi-kaget-soal-setoran-pajak-nikel-besar-sekali-angkanya <br /> <br /> <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/430720/alasan-presiden-jokowi-teruskan-kebijakan-hilirisasi-meski-digugat-wto-dan-diperingati-imf
