KOMPAS.TV - Pemerintah berupaya keras mendongkrak penggunaan sepeda motor listrik. <br /> <br />Salah satunya, dengan rencana melonggarkan syarat insentif pembelian sepeda motor listrik. <br /> <br />Pemerintah mempertimbangkan syarat kartu tanda penduduk untuk mendapatkan insentif pembelian sepeda motor listrik. <br /> <br />Produsen motor listrik menyebut, antusias masyarakat terhadap insentif motor listrik tinggi, namun terkendala syarat. <br /> <br />Sebelumnya, sejumlah syarat untuk menerima insentif pembelian sepeda motor listrik, diantaranya pelaku UMKM, penerima bantuan produktif usaha mikro, serta pemerima subsidi upah dan subsidi listrik. <br /> <br />Dengan syarat ini, realisasi insentif pembelian sepeda motor listrik ternyata sangat rendah. <br /> <br />Data dari Sisapira.id, hingga hari ini, dari kuota 200.000 unit, baru 36 yang tersalurkan. <br /> <br />Untuk program insentif pembelian sepeda motor listrik di periode tahun 2023 dan 2024, pemerintah menganggarkan Rp 7 triliun. <br /> <br />Anggaran tersebut dialokasikan untuk 880.000 motor listrik baru dan 200.000 untuk motor listrik konversi. <br /> <br />Selain melakukan evaluasi insentif kendaraan listrik, pemerintah juga harus segera memperluas ekosistem pendukung. <br /> <br />Di antaranya ketersediaan stasiun pengisian daya, agar merata. <br /> <br />Benarkah penyebab sepinya peminat insentif sepeda motor listrik, hanya karena syarat penerima? Atau ada kendala lain? <br /> <br />KompasTV akan berbincang dengan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Adrianto Gani; serta Chief Executive Officer Smoot Motor, Irwan Cahaya. <br /> <br />#motorlistrik #insentifmotorlistrik <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/431945/motor-listrik-sepi-peminat-syarat-penerima-insentif-sulit-atau-karena-infrastruktur-kurang-memadai
