JAKARTA, KOMPAS.TV - Dinamika politik bergerak begitu cepat. Koalisi partai politik pun terus berubah-ubah. Satu partai yang awalnya akan melakukan kerjasama politik dengan satu partai pindah haluan kepada partai lain. <br /> <br />PAN yang awalnya akan menjalin kerjasama dengan PDI-P mengusung Ganjar Pranowo pindah haluan bergabung ke Blok Gerindra dan PKB yang mengusung Prabowo Subianto. <br /> <br />Hal yang sama juga pada Golkar, munas Golkar menetapkan Airlangga Hartarto sebagai capres, namun kemudian golkar berlabuh ke Prabowo. <br /> <br />Banyak orang berspekulasi, manuver koalisi sangat ditentukan oleh Presiden Jokowi yang disebut sebagai pak lurah. <br /> <br />Dalam pidato tahunan sidang tahunan MPR pada Rabu (16/8/2023), Presiden Jokowi menegaskan ia bukan 'lurah' tapi Presiden Republik Indonesia. <br /> <br />Sementara urusan koalisi adalah urusan partai-partai. <br /> <br />Dalam UU Pemilu Presiden mengatur capres dan cawapres harus mundur dari jabatannya. Artinya jika Prabowo akan maju dalam pilpres ia harus mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. <br /> <br />Begitu juga jika ada menteri lain yang akan maju dia juga harus mundur sebagai menteri. <br /> <br />Presiden Jokowi harus memastikan kabinetnya tetap bisa melunasi janji kampanye. Para menteri yang akan berkampanye juga akan mengurangi konsentrasi sebagai kabinet. <br /> <br />Presiden perlu mengantisipasi soliditas kabinetnya. Reshuffle akan menjadi kenyataan. Menteri-menteri baru akan masuk untuk mengawal perjalanan pemerintahan sampai Oktober 2024. <br /> <br />Jelang pemilu presiden, Presiden Jokowi harus memastikan jalannya pemerintahan dan kinerja kabinet tak boleh berkurang. <br /> <br />Janji konsitusional maupun janji kampanye menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu menggolkan UU perampasan aset, mengatasi korupsi, membangun dari pinggiran tetap perlu dituntaskan hingga akhir pemerintahan Presiden Jokowi. <br /> <br />Video Editor: Laurensius Galih <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/436177/nasib-kabinet-jokowi-jelang-pilpres-2024-opini-budiman
