KOMPAS.TV - Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Julius Ibrani menyebut bahwa pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berbuntut pada kericuhan warga Pulau Rempang, masih jauh dari perspektif HAM. <br /> <br />"Ada hak atas tanah, hak atas lingkungan," jelasnya. <br /> <br />"Negara tidak bertanggung jawab, negara menggunakan kekuatan atau alat negara yang tidak sesuai dengan tupoksi, yaitu alat pertahanan dan keamanan, yaitu TNI-Polri," tutup Julius. <br /> <br />Sementara itu, Presiden Joko Widodo, menyebut konflik soal pengosongan lahan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, disebabkan komunikasi yang kurang baik. <br /> <br />Jokowi menjelaskan, kesepakatan terkait relokasi warga tak tersampaikan jelas. <br /> <br />Presiden pun menugaskan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, menjelaskan langsung kepada warga Rempang terkait pelaksanaan proyek investasi itu. <br /> <br />Baca Juga Respons Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal Bentrok Warga dan TNI-Polri di Pulau Rempang di https://www.kompas.tv/video/441662/respons-kapolri-jenderal-listyo-sigit-prabowo-soal-bentrok-warga-dan-tni-polri-di-pulau-rempang <br /> <br />#pulaurempang #kericuhan #pbhi <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/442929/apakah-psn-pulau-rempang-perhatikan-kesejahteraan-warga-pbhi-jauh-dari-perspektif-ham
