BATAM, KOMPAS.TV - Komnas HAM menyebut konflik di Rempang sudah muncul sejak lama. <br /> <br />Selain masalah komunikasi, konflik ini muncul karena ada yang tak beres dengan kebijakan negara. <br /> <br />Komnas HAM mendorong pemerintah agar menyelesaikan kasus ini tanpa melakukan penggusuran. <br /> <br />Warga Pulau Rempang, berdialog dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Suntana untuk membahas relokasi. <br /> <br />Juru Bicara Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan, Suardi menegaskan, warga tetap menolak relokasi. <br /> <br />Terkait kasus di Rempang, Batam, Presiden Joko Widodo meminta Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera menyelesaikan. <br /> <br />Jokowi menegaskan masalah di rempang akibat miskomunikasi dan bisa diselesaikan tanpa harus menunggu presiden. <br /> <br />Presiden Joko Widodo, juga menunjuk Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia untuk menyelesaikan konflik di Pulau Rempang, Batam. <br /> <br />Bahlil menyebut, peristiwa di rempang terjadi karena ada negara lain yang tak suka proyek Rempang Eco City berjalan. <br /> <br />Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau mengemuka saat terjadi bentrokan antara warga dan aparat pada Kamis (7/09) lalu. <br /> <br />Warga yang menolak proyek Rempang Eco City, bentrok dengan petugas yang akan mengukur lahan dan memasang patok di lokasi proyek. <br /> <br />Baca Juga Usai Mediasi Perkara Lahan, Warga Rempang Tetap Tolak Relokasi dan Ungkapkan Hal ini di https://www.kompas.tv/video/443951/usai-mediasi-perkara-lahan-warga-rempang-tetap-tolak-relokasi-dan-ungkapkan-hal-ini <br /> <br />#rempang #konflikrempang #komnasham <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/443994/sebut-konflik-rempang-sudah-ada-sejak-lama-komnas-ham-desak-pemerintah-atasi-kasus-ini
