JAKARTA, KOMPAS.TV - Komnas HAM merekomendasikan Kementerian ATR-BPN tidak menerbitkan Hak Pengelolaan Lahan di Rempang, karena berstatus konflik. <br /> <br />Komnas HAM juga tetap akan mengusut, temuan di lokasi bentrokan antara warga dan aparat. <br /> <br />Komnas HAM sebelumnya telah memverifikasi bentrokan di Rempang, karena penolakan relokasi. <br /> <br />Dinilai, ada indikasi pengerahan kekuatan aparat yang berlebihan. <br /> <br />Untuk itu, Komnas HAM meminta pemerintah harus mengedepankan perspektif HAM, dalam menangani konflik di Rempang. <br /> <br />Baca Juga Moeldoko Ungkap Ada Warga Rempang yang Tak Jual Tanah Sesuai Prosedur! di https://www.kompas.tv/video/445900/moeldoko-ungkap-ada-warga-rempang-yang-tak-jual-tanah-sesuai-prosedur <br /> <br />#komnasham #konflikrempang #rempangecocity <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/445902/komnas-ham-beri-rekomendasi-kepada-pemerintah-terkait-penanganan-konflik-pulau-rempang
