JAKARTA, KOMPAS.TV - Pakar hukum dan tata negara Bivitri Susanti menilai MK sudah sewajibnya menolak mentah-mentah adanya pengajuan permohonan terkait batas usia capres-cawapres. <br /> <br />Sebab MK merupakan lembaga yudikatif yang tidak memiliki peran dalam perubahan aturan terkait pemilu. <br /> <br />"Tidak seharusnya diputuskan oleh lembaga yudikatif. Itu tugasnya DPR dan pemerintah," ucap Bivitri. <br /> <br />Bivitri ini memproyeksikan adanya kerusakan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Karena jika gugatan batas usia capres-cawapres diizinkan, maka legitimasi MK akan rusak. <br /> <br />#mk #batasusiacapres #pilpres2024 <br /> <br />Video editor: Lintang Amiluhur <br /> <br />Baca Juga Ini Jadwal MK Bacakan Putusan soal Uji Materi UU Pemilu soal Batas Usia Peserta Pilpres 2024!JAKARTA di https://www.kompas.tv/video/450934/ini-jadwal-mk-bacakan-putusan-soal-uji-materi-uu-pemilu-soal-batas-usia-peserta-pilpres-2024-jakarta <br /> <br /> <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/451392/pakar-hukum-tata-negara-kritik-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres
