JAKARTA, KOMPAS.TV - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, menggelar rapat klarifikasi atas laporan dugaan pelanggaran etik hakim MK terkait putusan mengenai syarat batas usia capres dan cawapres. <br /> <br />Sejumlah lembaga yang menjadi pelapor dugaan pelanggaran etik hakim MK atas putusan batas usia capres dan cawapres, memberikan klarifikasi kepada Majelis Kehormatan MK. <br /> <br />Di depan majelis, Tim Pembela Demokrasi Indonesia menjelaskan ada konflik kepentingan dan hubungan nepotisme dalam putusan mengenai batas usia capres dan cawapres yang memuluskan jalan bagi Gibran Rakabuming Raka maju pilpres. <br /> <br />Total, ada 14 laporan dugaan pelanggaran etik hakim MK terkait putusan batas usia capres dan cawapres yang masuk sejak akhir Agustus lalu. <br /> <br />Ketua MKMK Jimly Asshidiqie menyatakan perlu pemeriksaan cepat karena laporan dugaan pelanggaran etik hakim MK, berkejaran dengan masa pendaftaran cappres dan cawapres serta tahapan pilpres selanjutnya. <br /> <br />Pengamat Hukum Tata Negara menilai ada dugaan pelanggaran berat yang bisa berdampak putusan MK soal syarat capres cawapres tidak sah. <br /> <br />Karena ada benturan kepentingan Ketua MK, Anwar Usman dengan keponakannya, Gibran Rakabuming Raka yang akhirnya bisa maju di pilpres sebagai dampak putusan MK itu. <br /> <br />Dalam sidang MKMK perdana pada Selasa (31/10) pekan depan, pelapor akan memberikan keterangan soal dugaan pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Konstitusi. <br /> <br />Baca Juga Jawab Ketua MKMK soal Potensi Batalnya Putusan Batas Usia Cawapres di https://www.kompas.tv/video/455812/jawab-ketua-mkmk-soal-potensi-batalnya-putusan-batas-usia-cawapres <br /> <br />#mkmk #putusanmk #batasusiacawapres <br /> <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/455826/putusan-mk-soal-batas-usia-cawapres-dinilai-langgar-etik-pengamat-putusan-bisa-tidak-sah
