JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Fraksi PDIP DPR Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket terkait putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres. <br /> <br />Masinton melihat keputusan MK (16/10) lalu tidak lagi berdasarkan atas kepentingan konstitusi, melainkan mengarah pada keputusan tirani. <br /> <br />Masinton telah mengajukan hak angket dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (31/10) kemarin. <br /> <br />Menurut Masinton, DPR boleh menggunakan hak angketnya kepada lembaga yudikatif tetapi terbatas yakni tidak masuk ke ranah yudisial atau materi putusan peradilan. <br /> <br />Keputusan MK lah yang membuka karpet merah bagi Gibran Rakabuming Raka melaju sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto . <br /> <br />Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie mendukung usulan DPR untuk memakai hak angket terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. <br /> <br />Jimly Asshiddiqie mengungkapkan fungsi pengawasan DPR dapat berjalan maksimal dengan hak angket. Apalagi, MK tengah menghadapi masalah serius. <br /> <br />Baca Juga Usulan Hak Angket Terkait Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres, Bisakah Terlaksana? di https://www.kompas.tv/video/457219/usulan-hak-angket-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-bisakah-terlaksana <br /> <br />#hakangket #putusanmk #ketuamkmk <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/457266/ketua-majelis-kehormatan-mk-jimly-dukung-usulan-hak-angket-dpr-soal-putusan-mk
