KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo memastikan mega proyek pembangunan IKN diinisiasi pemerintah untuk mengatasi masalah ketimpangan ekonomi antar daerah di Tanah Air. <br /> <br />Jokowi menegaskan, perkembangan ekonomi nasional masih terjadi ketimpangan, di mana 58 persen PDB perekonomian indonesia berada di Pulau Jawa. <br /> <br />Selain itu, pembangunan IKN sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. <br /> <br />Hal ini diungkap Jokowi menanggapi kritik Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, terkait pembangunan IKN. <br /> <br />Sebelumnya, Capres nomor urut 1, Anies Baswedan kritisi pembangunan dan pemindahan IKN yang tengah berjalan. <br /> <br />Anies bilang, pemerataan pembangunan tak seharusnya dengan memindahkan ibu kota ke lokasi lain. <br /> <br />Menurut Anies, pemerataan bisa dilakukan dengan pembangunan kota-kota yang sudah ada menjadi lebih besar dari sekarang. <br /> <br />Baca Juga Presiden Jokowi Enggan Tanggapi Kritik Megawati soal Penguasa Bertindak seperti Orde Baru di https://www.kompas.tv/video/465163/presiden-jokowi-enggan-tanggapi-kritik-megawati-soal-penguasa-bertindak-seperti-orde-baru <br /> <br />#presidenjokowi #kritikikn #aniesbaswedan <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/465172/presiden-jokowi-respons-soal-kritikan-ikn-dari-capres-anies-baswedan
