<br /> Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis memberikan skor 4 bagi penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) di era pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).<br /><br /> <br /><br /> Mereka menyebut situasi penegakan hukum di Indonesia sangat memperihatinkan karena nepotisme dan dinasti politik. Selain itu, pelanggaran HAM berat di masa lalu juga tidak diusut dalam pemerintahan Presiden Jokowi.<br /><br /> <br /><br /> Presiden berikutnya diharapkan memiliki komitmen menyelesaikan kasus Munir, Talangsari, Tanjung Priok dan kasus pelanggaran HAM lainnya.<br /><br /> <br /><br /> Reporter: Carlos Roy Fajarta<br /><br /> Produser: Kristo Suryokusumo<br />
