JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengingatkan PKB agar konsisten. <br /> <br />Pasalnya, PKB merupakan salah satu partai politik yang menyetujui pemindahan Ibu Kota. <br /> <br />Bahlil pun menekankan, bahwa pembangunan IKN sudah diatur dalam undang-undang, sehingga melanjutkan pembangunan IKN merupakan kewajiban. <br /> <br />Beberapa waktu lalu, Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1 Muhaimin Iskandar, melontarkan isu undang-undang Ibu Kota Nusantara, IKN, akan dikaji ulang. <br /> <br />Baca Juga Tinjau Pembangunan IKN, Ganjar: Kita Lanjutkan dan Siapkan dengan Baik di https://www.kompas.tv/video/467348/tinjau-pembangunan-ikn-ganjar-kita-lanjutkan-dan-siapkan-dengan-baik <br /> <br />Namun demikian, kelanjutan pembangunan proyek IKN senilai Rp466 triliun hingga 2045, akan menggantungkan nasibnya kepada pemerintahan pengganti Presiden Joko Widodo yang habis masa jabatannya 2024 mendatang. <br /> <br />Proyek Ibu Kota Nusantara, IKN, menjadi salah satu pertanyaan terbesar yang kini ditujukan kepada calon presiden yang maju pilpres 2024. <br /> <br />Tiga capres dan cawapres, akan bertarung dalam pemilihan presiden 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. <br /> <br />Di tangan salah satu dari ketiga paslon inilah, nasib IKN akan ditentukan sejak 2024 mendatang. <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/467480/membaca-nasib-proyek-ikn-di-tangan-presiden-baru-2024-mendatang
