KOMPASTV - Usulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang ditunjuk langsung oleh Presiden menuai pro dan kontra. <br /> <br />Usulan ini menyeruak dengan alasan memudahkan koordinasi dan komunikasi antara Pusat dan Jakarta yang diproyeksikan menjadi kota perdagangan. Namun, usulan ini dianggap mengebiri demokrasi dan rentan diselewengkan. <br /> <br />Seperti yang diketahui, Dalam rancangan itu dituliskan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nantinya akan ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden, dengan memperhatikan usul dari DPRD. <br /> <br />Hal itu tertuang dalam Pasal 10 ayat (2), yang tertulis Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul dan pendapat DPRD. <br /> <br />Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai polemik Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ), terkait penunjukan langsung Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Presiden. Menurutnya Gubernur seharusnya dipilih langsung oleh rakyat. <br /> <br />Lantas, siapa sebenarnya yang mengusulkan aturan ini? Dan jika regulasi ini disetujui siapa yang bakal diuntungkan? <br /> <br />Saksikan Programn Dua Arah setiap Jumat, pukul 20.30 LIVE hanya di KompasTV. <br /> <br />Saksikan tayangan lengkapnya di link berikut: <br /> <br />https://youtu.be/Dko4DGEKtrs?si=3GCU0ORL7k0pgML6 <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/469048/seberapa-buruk-bagi-demokrasi-jika-gubernur-jakarta-ditunjuk-langsung-oleh-presiden-dua-arah
