KOMPAS.TV - Kementerian Dalam Negeri menegaskan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta sikap pemerintah soal Kepala Daerah Jakarta, tetap pada mekanisme Pilkada alias dipilih oleh rakyat. <br /> <br />Hal ini sekaligus menegaskan sikap pemerintah yang berseberangan dengan DPR dimana mayoritas fraksi di Parlemen mengusulkan Kepala Daerah di Jakarta setelah ibu kota berpindah ke depannya ditunjuk oleh presiden. <br /> <br />Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam diskusi di Media Center Indonesia Maju, Selasa (19/12) sore. <br /> <br />Tito mengungkap ada perbedaan draf RUU Provinisi DKJ antara pemerintah dengan DPR. <br /> <br />Tito pun menekankan urusan Pemilihan Gubenur Jakarta, tidak pernah diotak-atik oleh pemerintah dalam draf RUU. <br /> <br />Baca Juga Jokowi Setuju Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Hingga Sebut RUU DKJ Inisiatif DPR di https://www.kompas.tv/video/468346/jokowi-setuju-gubernur-jakarta-dipilih-langsung-hingga-sebut-ruu-dkj-inisiatif-dpr <br /> <br />#mendagri #ruudkj #gubernurjakarta <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/470711/menteri-dalam-negeri-tito-karnavian-tegaskan-gubernur-jakarta-dipilih-oleh-rakyat
