KOMPAS.TV - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengatakan presiden boleh berkampanye dan berpihak pada paslon tertentu dalam pilpres. <br /> <br />Jokowi juga menyebut presiden bukan hanya pejabat publik tapi juga pejabat politik. <br /> <br />Hal ini disampaikan Jokowi ketika menjawab pertanyaan soal adanya menteri yang mendukung salah satu paslon. <br /> <br />Jokowi juga menegaskan bahwa ada aturan yang tak boleh dilanggar, yakni larangan menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. <br /> <br />Sementara itu, Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan merespons pernyataan Presiden Joko Widodo terkait presiden boleh berkampanye dan memihak asal tak menggunakan fasilitas negara. <br /> <br />Anies menyayangkan pernyataan sebelumnya bahwa presiden akan netral dalam pemilu 2024. Meski anies menyerahkan kepada masyarakat dan kepada Ahli Hukum Tata Negara atas pernyataan Presiden Joko Widodo itu. <br /> <br />Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Mahfud MD enggan menanggapi pernyataan Jokowi yang di mana presiden dan menteri boleh memihak dan berkampanye. <br /> <br />Dalam hal ini, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya tidak mempersoalkan sikap Jokowi. <br /> <br />Sementara itu, Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka enggan berkomentar terkait pernyataan sang ayah, Jokowi yang menyebut presiden boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu. <br /> <br />Gibran memilih untuk fokus kampanye yang sedang berlangsung dan menyerahkan masyarakat untuk memberikan penilaian. <br /> <br />Baca Juga Dengan Tegas, Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak Dalam Pilpres di https://www.kompas.tv/video/479804/dengan-tegas-jokowi-sebut-presiden-boleh-kampanye-dan-memihak-dalam-pilpres <br /> <br /> <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/479806/netralitas-anies-menyayangkan-pernyataan-jokowi-soal-presiden-boleh-kampanye-dan-memihak
