JAKARTA, KOMPAS.TV - Netralitas Presiden Jokowi jadi pertanyaan publik usai menyebut presiden dan menteri boleh memihak. <br /> <br />Pernyataan ini berbeda dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menekankan pentingnya netralitas asn tni polri pada Oktober dan Desember 2023. <br /> <br />Pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden yang boleh memihak dan berkampanye asalkan tak gunakan fasilitas negara menuai pro dan kontra. <br /> <br />Lalu bagaimana dari sisi hukum menurut aturan Undang-Undang? Kita bahas bersama Pakar Hukum Tata Negara Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Profesor Juanda. <br /> <br />Baca Juga Jokowi dan Gibran Kritik Kondisi Jalan di Jateng di https://www.kompas.tv/video/479983/jokowi-dan-gibran-kritik-kondisi-jalan-di-jateng <br /> <br />#jokowi #kampanye <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/479990/pernyataan-jokowi-presiden-boleh-kampanye-berdasarkan-uu
