KOMPAS.TV - Pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak dan berkampanye di pemilu, menimbulkan pro kontra. <br /> <br />Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menekankan dalam undang-undang, presiden dan beberapa pejabat negara lainnya boleh berkampanye, namun harus memenuhi sejumlah syarat. <br /> <br />Koalisi Masyarakat Sipil Jaga Pemilu, menyayangkan pernyataan Jokowi terkait presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak. Koalisi Jaga Pemilu, menilai pernyataan presiden berpotensi berdampak buruk dalam Pemilu 2024. <br /> <br />Sementara Pegiat Demokrasi Lainnya, Erry Riyana Hardjapamekas berharap Presiden Jokowi mencabut pernyataannya. Erry khawatir pernyataan Preisden Jokowi diartikan sebagai instruksi oleh pejabat negara bawahannya. <br /> <br />Baca Juga 2 Jari dari Mobil Presiden dan Memihak: Muhaimin Minta Jokowi Belajar dari SBY, Hasto Kurang Pas di https://www.kompas.tv/video/480317/2-jari-dari-mobil-presiden-dan-memihak-muhaimin-minta-jokowi-belajar-dari-sby-hasto-kurang-pas <br /> <br />#jokowi #perludem #kampanye #memihak <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/480324/pernyataan-presiden-berpihak-bisa-picu-efek-domino-perludem-sebut-bisa-berdampak-buruk-ke-pemilu
