MALANG, KOMPAS.TV - Gelombang kritik terhadap Presiden Jokowi dan pelaksanaan pemilu dari sivitas akademisi masih terjadi. <br /> <br />Sejumlah guru besar, Universitas Brawijaya Malang menilai kondisi bangsa jelang pemilu tidak sedang baik-baik saja. <br /> <br />Ada delapan poin pernyataan sikap yang disampaikan oleh Guru Besar <br />dan Sivitas Akademika Universitas Brawijaya Malang. <br /> <br />Mereka meminta agar pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum hingga asn bersikap netral dalam pemilu. <br /> <br />Guru Besar Universitas Brawijaya juga meminta pemerintah dan penegak hukum tidak menjadikan hukum sebagai instrumen politik untuk membungkam demokrasi. <br /> <br />Sementara Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Mahfud MD bilang ada oknum yang mencoba membungkam suara akademisi. <br /> <br />Oknum ini mencoba mengintimidasi agar sejumlah rektor diminta untuk membuat testimoni soal pemerintah Jokowi yang baik. <br /> <br />Menurut Mahfud pemerintah perlu turun tangan mengusut kasus ini. <br /> <br />Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menghargai gelombang kritik yang disampaikan sivitas akademika terhadap Presiden Joko Widodo. <br /> <br />Namun, Bahlil mengingatkan agar kampus dan sivitas akademika juga menjaga netralitasnya dalam pilpres 2024. <br /> <br />Baca Juga Ini Sejumlah Kampus yang Kritik Netralitas dan Demokrasi di Era Jokowi di https://www.kompas.tv/video/482896/ini-sejumlah-kampus-yang-kritik-netralitas-dan-demokrasi-di-era-jokowi <br /> <br />#kampuskritikjokowi #jokowi #petisikampus <br /> <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/483154/rektor-universitas-atma-jaya-yogyakarta-akui-diminta-buat-testimoni-soal-kinerja-jokowi
