JAKARTA, KOMPAS.TV - Dalam surat pernyataan poin 4, PDI Perjuangan secara tegas menolak penggunaan sirekap dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil Pemilu 2024 di seluruh jenjang tingkatan pleno. <br /> <br />PDIP juga menolak keputusan KPU yang menunda tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat pleno PPK, karena membuka celah kecurangan. <br /> <br />Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) diaudit menyeluruh. <br /> <br />Hal itu disampaikan Kepala Divisi Korupsi Politik ICW, Egi Primayogha, usai menyampaikan surat permohonan informasi publik ke Kantor KPU RI, Kamis (22/2) pagi. <br /> <br />Menurut Egi, selain diaudit, ia juga meminta KPU terbuka atas masalah Sirekap yang terjadi pada Pemilu serentak 2024. <br /> <br />Ditanya soal permintaan keterbukaan pada sistem Sirekap, KPU mengklaim sirekap saat ini lebih baik. <br /> <br />Namun, KPU menyebut akan segera menjawab surat permohonan informasi publik dari ICW sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. <br /> <br />Cawapres Mahfud MD, pertanyakan kebenaran Sirekap yang diklaim sudah dilakukan audit oleh lembaga independen. <br /> <br />Mahfud meminta keterangan audit yang dilakukan terhadap Sirekap tersebut, kapan audit dilakukan, dan apakah memiliki sertifikasi yang bisa dipercayai. <br /> <br />Baca Juga Sebut Ada Pelanggaran Sistematis dalam Aplikasi KPU 'Sirekap', Ini Kata TPN Ganjar-Mahfud! di https://www.kompas.tv/video/486315/sebut-ada-pelanggaran-sistematis-dalam-aplikasi-kpu-sirekap-ini-kata-tpn-ganjar-mahfud <br /> <br />#pdip #sirekap #kpu <br /> <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/487488/soal-rekapitulasi-suara-pemilu-2024-pdip-tolak-penggunaan-sirekap-oleh-kpu
