MEDAN, KOMPAS.TV - Menteri Hukum dan HAM, sekaligus Ketua DPP PDI-P Bidang Hukum, Yasonna Laoly, menyebut hak angket ini perlu dilakukan untuk mengungkap praktik kecurangan pada pemilu 2024. <br /> <br />Yasonna mendukung wacana hak angket yang digagas Ganjar Pranowo. <br /> <br />Yasonna mendorong agar hak angket DPR segera direalisasikan untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. <br /> <br />Baca Juga TKN Prabowo-Gibran Buka Suara soal Libatkan Jokowi di Kabinet di https://www.kompas.tv/video/487683/tkn-prabowo-gibran-buka-suara-soal-libatkan-jokowi-di-kabinet <br /> <br />Sedangkan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menghormati hak angket kecurangan pemilu yang digagas Capres Ganjar Pranowo. <br /> <br />Usai bertemu dengan Capres-Cawapres, Anies-Muhaimin, Surya Paloh menyebut hak angket adalah hak konstitusi dan wajib dihormati. <br /> <br />Komisioner KPU RI, Idham Holik, merespons soal kemungkinan adanya hak angket usut kecurangan pemilihan presiden. <br /> <br />Idham bilang semua tentang pemilu termasuk permasalahan pemungutan dan penghitungan suara, sudah diatur undang-undang pemilu. <br /> <br />Pelanggaran administrasi ditangani Bawaslu dan jika ada perselisihan hasil pemilu, ada Mahkamah Konstitusi. <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/487689/yasonna-laoly-dukung-pdi-p-soal-hak-angket-dugaan-pemilu-curang
