JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemberian Pangkat Kehormatan Jenderal Bintang Empat kepada Prabowo Subianto oleh Presiden Joko Widodo pada acara Rapim TNI-Polri 2024, menuai pro dan kontra. <br /> <br />Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP, TB Hasanuddin menyebut kenaikan pangkat secara istimewa di tubuh TNI hanya untuk prajurit aktif, bukan pensiunan. <br /> <br />Sedangkan pemberian penghargaan kepada pensiunan TNI, berupa bintang tanda jasa dan kehormatan. <br /> <br />Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, turut angkat bicara soal Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo Subianto. <br /> <br />Selain dinilai tidak sah dan ilegal, pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo juga dianggap menghina korban dan pembela hak asasi manusia (HAM). <br /> <br />Merespons pro-kontra soal kenaikan Pangkat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo menyebut pemberian pangkat serupa adalah hal biasa. <br /> <br />Jokowi juga membantah, pemberian kenaikan pangkat istimewa ini sebagai bagian dari transaksi politik. <br /> <br />Selain Prabowo, sejumlah tokoh pernah mendapatkan Jenderal Kehormatan, antara lain Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Luhut Binsar Panjaitan, dan Hendropriyono. <br /> <br />Meski pemberian penghargaan tersebut, dilakukan sebelum ada aturan kenaikan pangkat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar Jasa dan Tanda Kehormatan. <br /> <br />Baca Juga Singgung soal Makan Siang Gratis, Jokowi: RAPBN 2025 Akomodasi Program Presiden Terpilih di https://www.kompas.tv/video/488323/singgung-soal-makan-siang-gratis-jokowi-rapbn-2025-akomodasi-program-presiden-terpilih <br /> <br />#pangkatkehormatan #prabowosubianto #jokowi <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/489176/pdip-soal-pangkat-kehormatan-untuk-prabowo-subianto-hanya-untuk-prajurit-aktif-bukan-pensiun
