JAKARTA, KOMPAS.TV - Terkait rancangan Undang-Undang DKJ, anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem Taufik Basari menolak gubernur dan wakil gubernur ditunjuk dan diberhentikan langsung oleh presiden. <br /> <br />Menurutnya, aturan tersebut sama dengan kemunduran demokrasi. Basari menambahkan, saat ini pihaknya tengah melakukan lobi-lobi dengan fraksi lain untuk menolak aturan tersebut. <br /> <br />Bahkan politisi Partai Nasdem ini mengajak masyarakat untuk mengawal proses pembahasan rancangan Undang-Undang DKJ. <br /> <br />Senada dengan Nasdem, PKS juga menolak jika ada aturan dalam RUU DKJ yang mengatur Gubernur Jakarta dipilih dan diberhentikan presiden, PKS sebut itu melanggar konstitusional. <br /> <br />Baca Juga PJ Heru Budi Angkat Bicara Terkait Nasib Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota di https://www.kompas.tv/video/491051/pj-heru-budi-angkat-bicara-terkait-nasib-jakarta-tak-lagi-jadi-ibu-kota <br /> <br />#ruudkj #nasdem #pks <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/491067/nasdem-pks-tolak-ruu-dkj-yang-atur-gubernur-dan-wagub-ditunjuk-presiden
