KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta tidak ada lagi penyaluran bantusan sosial atau bansos jelang Pilkada 2024. <br /> <br />KPK menilai banyak masyarakat memilih caleg maupun pimpinan daerah karena faktor uang atau bantuan lainnya. <br /> <br />Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengusulkan ada aturan yang melarang penyaluran bansos menjelang pemilu atau pilkada demi kualitas pemilu dan pilkada. <br /> <br />KPK menilai selama ini masyarakat lebih banyak memilih karena faktor uang atau bantuan lainnya. <br /> <br />Alexander juga menyinggung setiap menjelang pelaksanaan Pemilu atau Pilkada anggaran bansos sering melonjak. <br /> <br />Baca Juga Dicecar DPR Soal Bansos Jelang Pemilu, Mensos Risma: Dana Bansos Rp 78 T, Sisanya Saya Ngga Ngurusi di https://www.kompas.tv/video/494439/dicecar-dpr-soal-bansos-jelang-pemilu-mensos-risma-dana-bansos-rp-78-t-sisanya-saya-ngga-ngurusi <br /> <br />#bansos #larangan #kpk #pemilu #pilkada <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/494445/alasan-kpk-usulkan-ada-aturan-larang-bagi-bansos-jelang-pilkada-2024
