JAKARTA, KOMPAS.TV Mahkamah Konstitusi menerima 277 pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU hingga Senin (25/3/2024). <br /> <br />Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono menyebut tidak semua aduan akan ditangani MK. <br /> <br />Mahkamah Konstitusi akan mengkaji terlebih dahulu seluruh permohonan. Dari 277 daftar pengajuan permohonan, 263 di antaranya Pemilu Legislatif DPR dan DPRD, 2 pilpres dan 12 calon anggota DPD. <br /> <br />Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan dilibatkan dalam sidang perselisihan pilpres. Hal ini merujuk pada putusan Majelis Kehormatan MK tahun 2023, guna mencegah konflik kepentingan. <br /> <br />Selain tak dilibatkan menangani sengketa pilpres, Anwar Usman juga tak dilibatkan menangani sengketa pileg khusus PSI. <br /> <br />Mahkamah Konstitusi telah menetapkan 3 hakim untuk memimpin sidang sengketa perselisihan hasil pemilu 2024. Ketiganya akan menjadi ketua di tiga panel. <br /> <br />Mereka adalah Suhartoyo, Saldi Isra dan Arief Hidayat. <br /> <br />Sidang sengketa pilpres akan dimulai 27 Maret 2024, sementara untuk putusannya selambat lambatnya 22 April 2024 mendatang. MK punya waktu 14 hari untuk memutus perkara. <br /> <br />Sementara untuk sengketa pemilihan legislatif atau pileg, sidang perdana akan dimulai pada 29 April hingga 3 Mei 2024. <br /> <br />Dalam menangani sengketa pileg ini MK punya waktu 30 hari untuk memutus perkara. <br /> <br />Baca Juga Menyebut Partainya Akan Hancur Lebur, Koalisi Perubahan Respons AHY di https://www.kompas.tv/video/495572/menyebut-partainya-akan-hancur-lebur-koalisi-perubahan-respons-ahy <br /> <br />#sengketapilpres #gugatanpemilu #mk <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/495574/sidang-sengketa-pilpres-bakal-dimulai-27-maret-mendatang-begini-tahapannya
