JAKARTA, KOMPAS.TV - Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud, diwakilkan oleh Henry Yosodiningrat menyebut nepotisme terasa sangat kental selama masa pendaftaran Capres-Cawapres 2024, terutama ketika Putusan MK soal batas usia. <br /> <br />Henry juga menyoroti soal terdapat pelanggaran Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh Ketua MK saat itu, Anwar Usman. <br /> <br />Hari ini, Kamis (4/3), giliran Tim Ganjar-Mahfud yang diberikan kesempatan untuk membawa saksi dan ahli dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024. <br /> <br />Baca Juga Hakim Konstitusi Lontarkan Sejumlah Pertanyaan soal 'SiRekap' kepada Ahli IT KPU [BREAKING NEWS] di https://www.kompas.tv/video/497797/hakim-konstitusi-lontarkan-sejumlah-pertanyaan-soal-sirekap-kepada-ahli-it-kpu-breaking-news <br /> <br />Sementara itu, Presiden Jokowi memastikan keempat menterinya akan hadir di dalam sidang sengketa Pilpres untuk memenuhi panggilan MK hari Jumat (5/3) nanti. <br /> <br />Presiden tak mempermasalahkan pemanggilan keempat menterinya. <br /> <br />Ia menyebut telah mengarahkan kepada para menterinya untuk menjelaskan tugas dari tiap-tiap kementerian, terkait pembagian bansos, saat tahapan Pilpres berlangsung. <br /> <br />Meski demikian, presiden engga berkomentar lebih lanjut saat ditanyakan tentang politisasi bansos yang dituding tim Paslon 01 dan 03 dalam sidang sengketa Pilpres. <br /> <br />#sidangsengketa #sengketapilpres #ganjarmahfud <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/498153/tim-ganjar-mahfud-soroti-putusan-mk-soal-usia-capres-cawapres-kental-sekali-nepotisme
