JAKARTA, KOMPAS.TV - Bukan sekali nama Presiden Joko Widodo disebut-sebut dalam sidang sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi. <br /> <br />Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menduga Presiden Jokowi melakukan nepotisme di pilpres 2024. Todung bilang nepotisme itu melahirkan penyalahgunaan wewenang untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran dalam satu putaran. <br /> <br />Menanggapi namanya yang berkali kali disebut dalam sidang gugatan hasil pilpres 2024, Presiden Joko Widodo enggan berkomentar. <br /> <br />Istana pun angkat bicara, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin menyebut Presiden Jokowi tak ada relevansinya untuk memberikan keterangan dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilu. <br /> <br />Ali meminta Mahkamah Konstitusi tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. <br /> <br />Sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi menghadirkan 4 menteri. <br /> <br />4 menteri yang dipanggil Mahkamah Konstitusi, antara lain Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini datang memberi keterangan. <br /> <br />Menteri Perekonomian, Airlangga Hartarto yang ditanya Ketua MK Suhartoyo soal pernah atau tidak ada pesan dari Presiden Jokowi soal nuansa sensitif pembagian bansos jelang pemilu. <br /> <br />Menjawab pertanyaan Ketua MK Suhartoyo soal ploting pembagian bansos, Airlangga menegaskan tak ada ekstra program terkait pemilu dan bantuan sosial tetap sesuai yang diberikan setiap bulan dan setiap tahun. <br /> <br />Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan dasar pemanggilan keempat menteri yang merupakan pembantu presiden untuk memberikan keterangan di Sidang MK. Arief menyinggung salah satu dalil pemohon adalah cawe-cawe presiden. Namun kurang elok jika memanggil presiden sebagai kepala negara yang juga simbol Negara, sehingga MK memanggil para menteri terkait. <br /> <br />Baca Juga Munculnya Usulan PSI Agar Jokowi Jadi Ketua Koalisi Parpol Picu Pro-Kontra - ULASAN ISTANA di https://www.kompas.tv/video/493142/munculnya-usulan-psi-agar-jokowi-jadi-ketua-koalisi-parpol-picu-pro-kontra-ulasan-istana <br /> <br /> <br /> <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/498633/bahas-polemik-nama-jokowi-disebut-di-sidang-mk-hingga-4-menteri-beri-keterangan-ulasan-istana
