KOMPAS.TV - Data dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri pada 2022 jumlah penduduk lulusan SD mencapai 64 juta jiwa, setahun kemudian turun jadi 63 juta jiwa. <br /> <br />Bagaimana solusi Pemerintahan Prabowo-Gibran agar akses pendidikan tinggi bisa dirasakan oleh lebih banyak masyarakat? <br /> <br />Akses pendidikan dasar dan menengah di Indonesia semakin membaik dengan pembiayaan yang terjangkau, bahkan gratis untuk sekolah negeri. <br /> <br />Sebaliknya, akses untuk kuliah di perguruan tinggi Indonesia masih jadi tantangan dari segi biaya dan anggaran. <br /> <br />Presiden terpilih Prabowo Subianto pernah menyinggung soal pendidikan saat debat pilpres Februari lalu. <br /> <br />Saat itu Prabowo berjanji memberikan 10.000 beasiswa di bidang kedokteran hingga matematika. <br /> <br />Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Silfester Matutina menyebut ada 3 poin dalam road map pendidikan di Pemerintahan Prabowo-Gibran. <br /> <br />Salah satunya menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dalam negeri. <br /> <br />Pengamat Pendidikan Doni Koesoema A menilai, Indonesia akan sulit bersaing dengan negara lain apabila akses pendidikan tinggi tidak bisa dijangkau oleh masyarakat, salah satu penyebabnya adalah biaya pendidikan tinggi yang sangat mahal. <br /> <br />Data dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menunjukkan jumlah penduduk yang lulus perguruan tinggi masih sangat rendah. <br /> <br />Selain pendidikan dasar dan menegah, perhatian juga harus diberikan pada pendidikan tinggi. <br /> <br />Kemudahan akses dan biaya murah bisa membuka kesempatan lebih banyak masyarakat menikmati pendidikan tinggi. <br /> <br />Baca Juga Potret Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Intan Jaya di https://www.kompas.tv/video/504867/potret-peringatan-hari-pendidikan-nasional-di-kabupaten-intan-jaya <br /> <br />#aksespendidikan #pendidikandiindonesia #prabowogibran <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/505004/solusi-prabowo-gibran-atasi-masalah-akses-pendidikan-di-indonesia-yang-tak-merata
