KOMPAS.TV - Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara - Hukum Administrasi Negara mengusulkan menambah beberapa kementerian baru. Misalnya Kementerian Pangan Nasional, Kementerian Perpajakan dan Penerimaan Negara, Kementerian Pengelolaan Perbatasan dan Pulau Terluar, serta Kementerian Kebudayaan. <br /> <br /> Di sisi lain, Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari menyebut wacana penambahan kementerian tidak efektif. Feri sebut hal itu hanya jadi upaya bagi-bagi kue kekuasaan. <br /> <br />Bagaimana hingga wacana penambahan kementerian ini muncul dan apa yang menjadi urgensi-nya? <br /> <br />Kita bahas yang bersama Siti Zuhro, Pengamat Politik BRIN dan Oce Madril, Ketua Pengkaji Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara atau APHTN-HAN. <br /> <br />Baca Juga Wacana 40 Menteri di Kabinet Prabowo Muncul, ini Daftar Usulan Kementerian yang Ditambah di https://www.kompas.tv/video/505687/wacana-40-menteri-di-kabinet-prabowo-muncul-ini-daftar-usulan-kementerian-yang-ditambah <br /> <br />#menteriditambah #prabowosubianto #brin <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/505688/beda-pendapat-aphtn-han-dan-brin-soal-wacana-40-kursi-menteri-di-kabinet-prabowo-gibran
