KOMPAS.TV - Revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang tengah digodok di DPR menuai sorotan. <br /> <br />Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas menyebut revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang berbarengan dengan isu penambahan Kementerian Pemerintahan Prabowo Gibran, hanya kebetulan belaka. <br /> <br />Wakil ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad membantah Revisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengakomodasi pemerintahan Prabowo yang belakangan dikaitkan dengan wacana penambahan hingga 40 kementerian. <br /> <br />Selain alasan penyesuaian perkembangan zaman, Ketua Komisi II DPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, tak memungkiri Revisi Undang-Undang Kementerian Negara juga untuk kepentingan akomodasi politik; meski sudah masuk Prolegnas sejak tahun 2019. <br /> <br />Baca Juga Badan Legislasi DPR Setujui Revisi UU Kementerian! Benarkah Akomodasi Politik? di https://www.kompas.tv/video/508018/badan-legislasi-dpr-setujui-revisi-uu-kementerian-benarkah-akomodasi-politik <br /> <br />#uukementerian #kementerianbaru #dpr <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/508023/isu-prabowo-tambah-menteri-golkar-tak-pungkiri-revisi-uu-kementerian-untuk-akomodasi-politik
