KOMPAS.TV - Pemerintah dan DPR, diam-diam menyepakati revisi undang-undang tentang mahkamah konstitusi, untuk dibawa ke paripurna DPR. <br /> <br />Namun rencana tersebut menuai polemik, karena pasal-pasal yang akan direvisi berpotensi mempengaruhi independensi MK. <br /> <br />Wakil Ketua DPR membantah, dan menyebut rencana revisi telah dilakukan jauh-jauh hari, dan tidak dibahas diam-diam. <br /> <br />Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai pasal yang mengatur nasib hakim konstitusi saat ini, sebagai upaya mengontrol mahkamah konstitusi. <br /> <br />Sebab menurut Bivitri, lembaga pengusul bisa mengevaluasi hakim untuk menentukan, Hakim MK bisa melanjutkan jabatannya, atau tidak. <br /> <br />Baca Juga Mantan Wakil Bupati Lucky Hakim Maju di Pilkada Indramayu 2024 di https://www.kompas.tv/video/508984/mantan-wakil-bupati-lucky-hakim-maju-di-pilkada-indramayu-2024 <br /> <br /> <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/508987/wakil-ketua-dpr-tepis-pembahasan-revisi-uu-mk-dilakukan-secara-diam-diam
