KOMPAS.TV - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansah menyebut kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera dinilai prematur dan dapat membebani pelaku usaha serta pekerja. <br /> <br />Trubus menjelaskan hak dan kewajiban Tapera yang ditetapkan dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 juga masih belum jelas. <br /> <br />Selain dinilai seperti dipaksakan, kebijakan tapera juga dinilai berpotensi tumpang tindih dengan kebijakan lainnya seperti BPJS Ketenagakerjaan. <br /> <br />Baca Juga Potong Gaji 3 Persen dari Pekerja, Begini Rincian Kegunaan Tapera hingga Waktu Dimulainya di https://www.kompas.tv/video/511060/potong-gaji-3-persen-dari-pekerja-begini-rincian-kegunaan-tapera-hingga-waktu-dimulainya <br /> <br />#tapera #bpjs #pengamat <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/511064/gaji-pekerja-dipotong-pengamat-khawatirkan-tapera-tumpang-tindih-seperti-bpjs-ketenagakerjaan
