KOMPAS.TV - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansah menyebut kebijakan tabungan perumahan rakyat, Tapera dinilai prematur dan dapat membebani pelaku usaha, serta pekerja. <br /> <br />Trubus menjelaskan hak dan kewajiban Tapera yang ditetapkan dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 juga masih belum jelas. <br /> <br />Selain dinilai seperti dipaksakan, kebijakan Tapera juga dinilai berpotensi tumpang tindih dengan kebijakan lainnya, seperti BPJS Ketenagakerjaan. <br /> <br />Baca Juga Vox Pop: Apa Kata Pegawai Swasta soal Potongan 3 Persen Iuran Tapera, Keberatan? di https://www.kompas.tv/video/511085/vox-pop-apa-kata-pegawai-swasta-soal-potongan-3-persen-iuran-tapera-keberatan <br /> <br />Presiden Joko Widodo mengakui akan ada pro dan kontra terkait tabungan perumahan rakyat atau tapera yang wajib dibayarkan bagi setiap pekerja, baik PNS, swasta, maupun pekerja mandiri. <br /> <br />Pemerintah berencana mewajibkan setiap pekerja berusia minimal 20 tahun dengan penghasilan upah minimum (UMR) harus menjadi peserta Tapera. <br /> <br />Gaji para pekerja akan dipotong sebanyak 3 persen, di mana dananya akan menjadi tabungan perumahan rakyat. <br /> <br />Menurut Jokowi, soal Tapera semua telah dihitung, Jokowi juga menyebut dalam tiap kebijakan baru pasti akan timbul pro dan kontra. <br /> <br />Namun, seiring berjalannya program masyarakat akan merasakan manfaatnya. <br /> <br />Menurut Jokowi, hal ini serupa saat kebijakan BPJS Kesehatan baru diluncurkan. <br /> <br />#iurantapera #tapera #pengamatkebijakan <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/511087/pengamat-kebijakan-klaim-iuran-tapera-terkesan-dipaksakan-dan-memberatkan-pekerja
